Posts
Panduan dan Tatacara Pelaporan SPT Masa PPN melalui web efaktur aplikasi efaktur 3.0
1. langkah pertama : Setting Sertifikat
agar bisa mengakses layanan pelaporan PPN pada web efaktur silahkan lakukan setting sertitikat elektronik pada aplikasi browser anda (chrome, mozilla, opera, explorer dll) terlebih dahulu.
jika browser anda sudah terpasang sertifikat efaktur sebelumnya maka silahkan lanjut ke langkah berikutnya.
2. langkah kedua : login ke web-efaktur.pajak.go.id
silahkan klik situs web-efaktur.pajak.go.id
1. pilih NPWP anda
2. masukkan password PKP anda
3. langkah ketiga :Posting SPT
1. klik Administrasi SPT
2. Monitoring SPT
3. Posting
4. Pilih Tahun
5. Pilih Masa
6. Submit
4. langkah keempat : Mengisi Data Lampiran AB (Jika data nihil skip saja)
pada pelaporan versi web ini data keluaran dan masukan yang telah berhasil diupload pada aplikasi efaktur 3.0 secara otomatis akan muncul dalam spt web ini sehingga anda tidak perlu input lagi, cukup lakukan croscek apakah telah sesuai nilainya dengan yang di aplikasi.
selanjutnya melakukan input data pada Lampiran AB :
1. mengisi jumlah pengerahan bkp/jkp yang digunggung (jika tidak ada skip saja)
2. mengisi kompensasi pajak masukan masa sebelumnya (jika tidak ada skip saja)
3. centang pernyataan
4. submit
5. Langkah kelima : Mengisi SSP NTPN (jika nihil skip saja)
jika SPT kurang bayar :
silahkan isi data pembayaran pada kolom Induk huruf G seperti ilustrasi berikut :
6. Langkah ke enam : Centang Pernyataan
7. Langkah Ketujuh : Isi Tanggal dan Nama Penandatangan
isi data kelengkapan SPT : nama penandatangan dan jabatanya
kemudian SIMPAN
8. Langkah Kedelapan : Kirim SPT Masa PPN
setelah mengisi seluruh data dan kelengkapannya, silahkan kembali klik HOME > MONITORING SPT, tampilkan SPT kemudian pada kolom keterangan klik LAPOR SPT
9. Selesai
SPT yang berhasil terkirim akan terlihat status pelaporannya SUKSES. Bukti Penerimaan SUrat dapat di lihat
Bagaimana pelaporan SPT Masa PPN bila transaksi dgn instansi bersumber dana APBN, karena biasanya dana yg masuk ke instansi sudah dipotong pajak dari pusat, sehingga instansi yang bersangkutan tidak lagi melakukan pemotongnan pajak, sehingga BPN tidak ada yang berakibat tidak adanya NTPN.
ReplyDeletemohon penjelasannya.
Untuk transaksi dgn instansi pemerintah silahkan bapak menerbitkan faktur dengan kode 020....
Deletefaktur tersebut tidak perlu lagi input NTPN...
Kami konsultan mau membuka kantor cabang karena ada peraturan walikota yg mewajibkan NPWP daerah/tempat proyek bila ada proyek /pekerjaan di daerah tsb
ReplyDeleteYang ingin kami tanyakan utk pengeluarkan faktur utk cabang apakah bisa yang mengeluarkannya tetap kantor pusat ?
Bila bisa bagaimanakah caranya karena efakturnya terdaftar atas NPWP kantor pusat dan alamatnya juga alamat kantor pusat ?
atau apakah kantor cabang harus di PKP kan dan hrs membuat faktur sendiri ??
Terima kasih.
Untuk memudahkan administrasi PPN bapak bisa menggunakan mekanisme "Pemusatan PPN Terutang". Dengan itu Bapak bisa menunjuk kantor pusat nya sebagai tempat Terutang PPN, sehingga penerbitan faktur dilakukan di satu tempat meski pekerjaan dilakukan di cabang.
DeleteCaranya yaitu mengirim surat pemberitahuan pemusatan tempat PPN Terutang ke DJP... (detailnya bapak bisa baca2 PER-11/PJ/2020)
namun jika bapak ingin cabang juga mengeluarkan faktur maka silahkan mengajukan permohonan PKP di cabang...
#cmiiw
Terimakasih atas penjelasannya pak,
DeleteAda 1 lagi yang kami ingin tanyakan apabila menggunakan mekanisme "Pemusatan PPN Terutang" dengan Kantor pusat sebagai penerbit faktur,.
Apabila pakerjaan ada di kantor Cabang , dalam fakturnya nanti NPWP dan Alamat apakah tetap NPWP & alamat kantor pusat atau bisa disetting jadi NPWP dan alamat kantor cabang ?
demikian pertanyaan kami, atas penjelasannya kami ucapkan terimakasih
Identitas yang tertera nanti di efaktur (pemusatan) adalah NPWP pusat... bukan cabang...
Delete#cmiiw