Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat di Non Aktifkan akses Faktur Pajak,

Dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2025, yang dimaksud dengan “kriteria tertentu” adalah kondisi-kondisi yang menyebabkan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat dikenai penonaktifan akses pembuatan Faktur Pajak. Berikut adalah rincian kriteria tersebut:

1. Tidak melakukan pemotongan atau pemungutan pajak untuk setiap jenis pajak yang seharusnya dipotong atau dipungut sebagai pemotong/pemungut pajak berturut-turut selama 3 bulan.
2. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang telah menjadi kewajibannya.
3. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang telah menjadi kewajibannya berturut-turut selama 3 bulan.
4. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai untuk 6 Masa Pajak dalam 1 tahun kalender.
5. Tidak melaporkan bukti potong atau bukti pungut untuk setiap jenis pajak yang seharusnya dipotong atau dipungut yang telah dibuat berturut-turut selama 3 bulan.
6. Memiliki tunggakan pajak paling sedikit:
   1. Rp250.000.000 untuk Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama.
   2. Rp1.000.000.000 untuk Wajib Pajak yang terdaftar selain di KPP Pratama, dan telah diterbitkan surat teguran, serta tidak memiliki surat keputusan persetujuan pengangsuran atau penundaan pembayaran utang pajak yang masih berlaku.