Pemungutan dan Pemotongan adalah mekanisme pengumpulan penerimaan pajak yang berlaku di Indonesia.
DJP memberikan kepercayaan kepada pihak ketiga (Bendahara Pemerintah, BUMN, Swasta, atau Pihak Lain) untuk melakukan pemotongan terdahap jumlah pajak yang terutang.
Pemungutan dan Pemotongan itu mengurangi jumlah nilai yang harus diterima oleh penerima penghasilan.
Pajak tersebut telah dibantu oleh pihak2 ketiga ini untuk di setorkan ke kas negara.
Bagi mereka penerima penghasilan yang dipungut oleh pihak lain akan mendapatkan bukti setor pelunasan.
Bagi mereka yang dipotong akan mendapatkan dokumen yang disebut sebagai bukti potong.
kedua dokumen ini dilampirkan pada saat pelaporan spt ybs. Dokumen ini dilaporkan sebagai kredit pajak.
Mari kita berkenalan dengan Pemungut dan Pemotong Pajak Yang ada di Indonesia
Pemotong PPh Pasal 21
Pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan kepada WP orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan.
Misalnya pembayaran gaji yang diterima oleh pegawai dipotong oleh perusahaan pemberi kerja.
WP berbentuk badan ditunjuk oleh Undang Undang sebagai pemotong PPh Pasal 21 atas penghasilan yang dibayarkan kepada karyawannya maupun yang bukan karyawannya.
WP orang pribadi dapat juga ditunjuk sebagai pemotong PPh Pasal 21 sepanjang memenuhi kriteria pemotong pajak PPh Pasal 21.
Penjelasan tentang pemotong PPh Pasal 21 dapat dilihat pada PMK-168/2023
Pemungutan atau Pemotongan PPh Pasal 22
Pemungutan dan atau pemotongan PPh pasal 22 dilakukan oleh pihak tertentu yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
Pemungutan dan atau Pemotongan tersebut sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang. Contoh nya seperti penyerahan barang oleh rekanan kepada bendaharawan pemerintah, impor barang dan kegiatan usaha di bidang-bidang tertentu serta penjualan barang yang tergolong sangat mewah.
Pemungutan PPh Pasal 22 meliputi pemungutan atas:
- pembelian barang oleh instansi Pemerintah;
- kegiatan impor barang;
- produksi barang-barang tertentu misalnya produksi baja, kertas, rokok, dan otomotif;
- pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir di bidang perhutanan, perkebunan, pertanian dan perikanan dari pedagang pengumpul;
- Pemungutan PPh atas penjualan atas barang yang tergolong mewah. WP dapat ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22 atau dapat juga sekaligus sebagai pihak yang dipungut PPh Pasal 22.
Pemotongan PPh Pasal 23
Pemotongan PPh Pasal 23 dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan sehubungan dengan pembayaran berupa dividen, bunga, royalti, sewa, dan jasa kepada WP badan dalam negeri, dan BUT.
WP badan ditunjuk untuk memotong PPh Pasal 23, sedangkan WP orang pribadi tidak ditunjuk untuk memotong PPh Pasal 23.
Demikian sebaliknya, apabila WP menerima penghasilan yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 dan pemberi penghasilan (pemberi kerja) juga merupakan pemotong PPh Pasal 23, maka atas penghasilan yang diterima akan dipotong PPh Pasal 23 oleh si pihak pemotong tersebut.
Pemotongan PPh Pasal 26
Pemotongan PPh Pasal 26 Dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan sehubungan dengan pembayaran berupa dividen, bunga, royalti, hadiah dan penghasilan lainnya kepada subjek WP luar negeri.
WP baik orang pribadi maupun badan ditunjuk untuk memotong PPh Pasal 26 atau sesuai dengan ketentuan Tax Treaty.
Pemotongan PPh Pasal 26 juga disebut pada PMK -168/2023
Pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2)
dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan sehubungan dengan pembayaran untuk objek tertentu seperti sewa tanah dan/atau bangunan, jasa konstruksi, pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan lainnya.
Yang dimaksud final disini bahwa pajak yang dipotong, dipungut oleh pihak pemberi penghasilan atau dibayar sendiri oleh pihak penerima penghasilan, penghitungan pajaknya sudah selesai dan tidak dapat dikreditkan lagi dalam penghitungan PPh pada SPT Tahunan.
WP badan ditunjuk untuk memotong PPh Pasal 4 ayat (2), sedangkan WP orang pribadi tidak ditunjuk untuk memotong PPh Pasal 4 ayat (2).
Demikian sebaliknya, apabila WP menerima penghasilan yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) dan pemberi penghasilan (pemberi kerja) juga merupakan pemotong PPh Pasal 4 ayat (2), maka atas penghasilan yang diterima akan dipotong PPh Pasal 4 ayat (2) oleh si pihak pemotong tersebut.
Namun, apabila WP menerima penghasilan yang merupakan objek PPh Pasal 4 ayat (2) dan pihak pemberi penghasilan adalah orang pribadi (bukan pemotong), maka WP tersebut wajib menyetor sendiri PPh Pasal 4 ayat (2) tersebut, misalnya dalam transaksi sewa atau penjualan properti tanah dan/atau bangunan.
Pemotongan PPh Pasal 15
adalah pemotongan pajak penghasilan yang dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan kepada WP tertentu yang menggunakan norma penghitungan khusus.
WP tertentu tersebut adalah perusahaan pelayaran atau penerbangan international, perusahaan asuransi luar negeri, perusahaan pengeboran minyak, gas dan panas bumi, perusahaan dagang asing, perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangun guna serah.
WP badan ditunjuk untuk memotong PPh Pasal 15, sedangkan WP orang pribadi tidak ditunjuk untuk memotong PPh Pasal 15.
Demikian sebaliknya, apabila WP menerima penghasilan yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 15 dan pemberi penghasilan (pemberi kerja) juga merupakan pemotong PPh Pasal 15, maka atas penghasilan yang diterima akan dipotong PPh Pasal 15 oleh pemotong.
Namun, apabila WP menerima penghasilan yang merupakan objek PPh Pasal 15 dan pihak pemberi penghasilan adalah orang pribadi (bukan pemotong), maka WP tersebut wajib menyetor sendiri PPh Pasal 15 tersebut.
Pemungutan PPN dan PPnBM
dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) atau pemungut yang ditunjuk (misalnya Bendahara Pemerintah) atas penyerahan barang dan/atau jasa kena pajak.
PKP yang ditunjuk untuk memungut PPN dan PPnBM adalah pengusaha yang memiliki peredaran bruto (omzet) melebih Rp4.800.000.000,00 setahun atau pengusaha yang memilih sendiri untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
WP baik orang pribadi maupun badan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, wajib memungut PPN dan juga PPnBM (bila barangnya yang diserahkan tergolong mewah) dari pembeli atau pemakai jasanya.